top of page

Urang Bandung Lantang Kawal Transportasi Umum Bandung

Warga Bandung Raya tidak pernah diam. Kritik tentang transportasi umum sudah sering disuarakan dan terus muncul. Bukan karena benci, tapi justru karena peduli dengan Bandung.

Mari pahami isunya dan kawal perbaikan transum Bandung Raya!

Sektor Bus

  • Sekilas, layanan bus di Bandung Raya terlihat baik karena kita punya banyak pilihan. Tapi, sebetulnya, semua layanan itu tidak tidak terintegrasi satu sama lain.

    Saat ini ada beberapa layanan yang berjalan paralel:

    • Trans Metro Bandung (TMB), dikelola Pemerintah Kota Bandung

    • DAMRI, di bawah regulasi Badan Pengaturan BUMN

    • Metro Jabar Trans (MJT), dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat

    Karena mereka semua terpisah-pisah, akibatnya: 

    • Warga harus membeli tiket bus yang berbeda dari berbagai penyedia 

    • Warga tidak mendapatkan fasilitas yang layak dan ramah disabilitas di tiap halte karena tidak ada standar utama 

    • Perpindahan penumpang saat bepergian tidak efisien karena lokasi halte antar koridor tidak sinkron 

    • Warga harus memantau berbagai macam rute dan jadwal dari penyedia yang berbeda 

    Kalau berbagai masalah ini belum diselesaikan, akan sulit untuk bisa mengandalkan transportasi umum bus sebagai moda transportasi sehari-hari, karena perjalanan masih terasa tidak praktis, kurang nyaman, dan memakan waktu lebih lama.

  • Solusi jangka panjangnya bukan sekadar tambah armada, tapi memperbaiki tata kelola. Langkah utama yang perlu didorong adalah: 

    • Penerapan sistem Bus Rapid Transit  (BRT) Bandung Raya sebagai infrastruktur integrasi layanan bus (dieksekusi oleh Kementrian Perhubungan dan nantinya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

    • Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengelola transportasi umum Bandung Raya sebagai otoritas tunggal 

    Kalau ini dapat diwujudkan, akan lebih memungkinkan untuk mendorong integrasi layanan yang menyeluruh seperti:

    • Integrasi sistem tiket dan tarif

    • Standarisasi halte dan informasi rute untuk penumpang 

    • Penyelarasan lokasi halte antar koridor

  • Pembangunan sistem BRT Bandung Raya mulai berjalan dan menjadi langkah penting sebagai tulang punggung integrasi layanan bus. Namun, sejauh ini, perkembangan tersebut masih berfokus pada pembangunan fisik dan belum sepenuhnya diikuti oleh aturan birokrasi yang jelas sekaligus otoritas tunggal yang efektif berjalan. 

     

    Beberapa langkah yang sudah berjalan: 

     

    Artinya, meskipun infrastruktur sistem sudah mulai dibangun melalui BRT, koneksi antar layanan yang menentukan kemudahan perjalanan bagi warga Bandung masih menjadi pekerjaan besar.

  • Bertanggung jawab untuk integrasi layanan bus

    Kemenhub_edited.png
    Ditjen Hub Darat_edited.png
    BPTD Kelas 1 Jawa Barat_edited.png
    Dishub Jabar Logo Only_edited.png

    Bertanggung jawab untuk halte yang tidak sinkron


     

    Dishub Jabar Logo Only_edited.png
    Dishub Jabar UPTD LLAJ Wilayah 2_edited.png
    Jasa Sarana.png

    Bertanggung jawab untuk Trans Metro Bandung

    Dishub Kota Bandung_edited.png
    BLUD UPTD Angkutan_edited.png

    Bertanggung jawab untuk DAMRI

    DAMRI_edited.png

    Bertanggung jawab untuk Metro Jabar Trans

    Dishub Jabar Logo Only_edited.png
    Dishub Jabar UPTD LLAJ Wilayah 2_edited.png
    Jasa Sarana.png
Interior of Trans Metro Pasundan

Foto oleh Naufal Farras. CC-BY-SA 4.0

Sektor Angkot

  • Angkot masih beroperasi dengan sistem setoran yang mendorong sopir mengejar penumpang, bukan kualitas layanan. Akibatnya, warga tidak dapat bepergian dengan efektif, nyaman, dan aman dengan angkot karena praktik seperti ngetem terlalu lama, getok tarif, berhenti sembarangan, potong rute, dan saling berebut penumpang masih terjadi. 

     

    Selain itu, banyak armada tidak terawat, jam operasional tidak pasti, minim standar pelayanan, dan belum ramah bagi lansia maupun penyandang disabilitas.

    Masalah utamanya bukanlah  perilaku sopir, tapi model tata kelolanya.

  • Solusi yang bisa didorong adalah penerapan sistem Buy The Service  (BTS), operator dibayar berdasarkan kilometer layanan, dan sopir digaji tetap.

    Dengan skema ini, fokus bergeser dari "kejar setoran" menjadi "layani penumpang".

    Selain itu, angkot perlu diintegrasikan sebagai feeder  resmi ke sistem bus dan kereta agar menjadi bagian dari jaringan transportasi publik yang utuh.

  • Skema Buy-the-service  sudah mulai diterapkan dan direncanakan untuk beberapa layanan transportasi umum, contohnya:

    • Sebagian angkot sudah mulai dikontrak untuk menjadi feeder  layanan Metro Jabar Trans (MJT), sejauh ini ada 2 rute feeder  MJT yang beroperasi. 

    • Sebagian angkot juga direncanakan untuk diintegrasikan dengan sistem Bus Rapid Transit  (BRT) sebagai feeder.

    Namun, inisiatif ini masih terpisah-pisah dan belum menyeluruh sehingga perlu dorongan lebih untuk menerapkan skema Buy-the-service  di berbagai layanan transportasi umum dengan jangkauan trayek yang lebih luas

  • Bertanggung jawab untuk sektor angkot

    Dishub Jabar Logo Only_edited.png
    Dishub Kota Bandung_edited.png
    Dishub Kab Bandung_edited.png
    Dishub Kab Bandung Barat_edited.png
    Dishub Kota Cimahi_edited.png
    Dishub Kab Sumedang_edited.png
Commuter Line Bandung Raya di Stasiun Cicalengka

Foto oleh Faiz Hilmi Eka Saputra. CC-BY-SA 4.0

Sektor Kereta

  • Warga Bandung Raya belum bisa mengandalkan kereta komuter untuk mobilitas sehari-hari karena jangkauan terbatas, waktu tempuh lebih lama, dan belum didukung fasilitas memadai.

    Beberapa masalah utama yang masih terjadi:

    • Sarana tua dan layanan jarang. Kereta masih ditarik lokomotif dengan rangkaian lama (sebagian dari tahun 1960-an) sehingga frekuensi rendah dan jarak antar kereta bisa lebih dari 1 jam.

    • Jaringan terbatas. Layanan hanya aktif di koridor utama Padalarang - Bandung - Cicalengka. Padahal ada banyak jalur potensial yang saat ini tidak aktif, seperti:

      • Rancaekek - Tanjungsari​

      • Bandung - Soreang - Ciwidey

      • Cipatat - Padalarang

    • Persimpangan kereta dan jalan raya masih banyak, sehingga membatasi peningkatan frekuensi kereta.​

    • Akses stasiun tidak inklusif. Di Stasiun Bandung dan Kiaracondong: 

      • Penumpang kereta komuter hanya boleh masuk lewat pintu selatan.​

      • Penumpang kereta antarkota bisa masuk dari semua pintu.

    • Fasilitas stasiun rusak. Lift dan eskalator yang dibangun pemerintah sudah mati hampir 2 tahun dan belum diperbaiki, sehingga akses utama hanya tangga dan ramp  yang licin, curam, sekaligus tidak ramah bagi difabel atau lansia.​

  • Ada beberapa langkah yang bisa membuat kereta komuter Bandung Raya jauh lebih baik:

    • Elektrifikasi jalur Padalarang - Cicalengka supaya layanan bisa langsung menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) yang lebih cepat, sering, dan andal.

    • Reaktivasi jalur nonaktif. Manghidupkan kembali jalur:

      • Rancaekek - Tanjungsari​

      • Bandung - Soreang - Ciwidey

      • Cipatat - Padalarang

    • Hapus permisahan akses penumpang di stasiun. Penumpang kereta komuter harus bisa masuk dari semua akses stasiun, sama seperti penumpang kereta antarkota.​

    • Membangun flyover, underpass, atau jalur layang, terutama di koridor padat seperti Bandung - Kiaracondong untuk mengurangi persimpangan langsung.

    • Perbaiki dan sesuaikan fasilitas untuk angkutan harian. Kereta komuter seharusnya diprioritaskan untuk mobilitas  warga setiap hari, bukan sekadar proyek wisata atau atraksi sesaat.

  • Saat ini belum ada perkembangan signifikan. Hingga sekarang:

    • Belum ada proyek elektrifikasi berjalan

    • Belum ada reaktivasi jalur baru

    • Masalah fasilitas stasiun seperti lift dan eskalator rusak juga belum diperbaiki

    Artinya perbaikan layanan kereta komuter masih membutuhkan dorongan yang lebih kuat.

  • Bertanggung jawab untuk sektor kereta api

    Kemenhub_edited.png
    DJKA_edited.png
    BTP Bandung_edited.png
    Dishub Jabar Logo Only_edited.png
    PPT Dishub Jabar.png
    KAI.png
    KAI Commuter.png
bottom of page